Said Iqbal dan Andi Gani Putuskan Gugat Omnibus Law UU Cipta Kerja ke MK

0

Said Iqbal dan Andi Gani Putuskan Gugat Omnibus Law UU Cipta Kerja ke MKGaekon.com – Setelah sebelumnya sempat aksi turun ke jalan, buruh kini mulai melakukan upaya lain dalam menolak omnibus law UU Cipta Kerja. Cara lain yang akan ditempuh yakni dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Dilansir dari Kumparan.com, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mulai membentuk tim hukum untuk melakukan proses uji materiil UU Cipta Kerja.

Tim tersebut terdiri dari Hotma Sitompul dan Mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Alfons Kurnia Palma. Selain itu, tim ini juga diketuai langsung oleh Sekjen KSPSI Hermanto Achmad. Digandengnya dua advokat senior tersebut untuk diharapakan akan semakin menguatkan barisan tim hukum buruh di Mahkamah Konstitusi. Uniknya, dua advokat ini ikut serta tanpa dibayar alias gratis.

Menurut Andi Gani, hingga saat ini pihaknya masih menunggu draf aturan UU Cipta Kerja yang ditandatangani Presiden Joko Widodo. Jika, UU Cipta Kerja sudah ada penomorannya, jelas pasal-pasalnya dan ditandatangani secara sah Presiden Jokowi maka pengajuan gugatan akan langsung dilakukan.

“Dalam 1×24 jam jika UU Cipta Kerja ditandatangani Presiden Jokowi, besoknya buruh pasti akan langsung menyampaikan gugatan ke MK,” tegasnya dalam konferensi persnya di Jakarta, Senin (12/10/2020).

“Kami memilih jalur konstitusional mengajukan judicial review ke MK tentu menunjukkan gerakan buruh tidak hanya kekuatan dengan aksi,” ucapnya.

Mengenai kesiapannya, Andi Gani mengatakan, judicial review sudah mencapai 90 persen. Sambil menunggu, lobi ke Presiden Jokowi akan tetap terus dilakukan untuk melihat secara lebih mendalam mengenai UU Cipta Kerja ini. Kemudian, untuk aksi-aksi demo buruh di daerah tetap dilakukan. Namun, dilakukan secara terorganisir dan tidak anarkis.

“Kami tidak bisa mencegah demo di daerah-daerah. Itu hak pribadi setiap orang, tapi jelas kalau buruh demo itu selalu ikut aturan konfederasi,” jelasnya.

Sedangkan dari Presiden KSPI Said Iqbal menambahkan, total ada 32 federasi yang akan mengajukan gugatan judicial review ke MK. Ia mengatakan bahwa, UU Cipta Kerja secara prosedural banyak menabrak aturan.

“Penolakan ini lagi-lagi bukan untuk menghambat investasi. Penolakan ini bukan kami tidak setuju dengan penciptaan lapangan kerja. Ini kami lakukan bahwa kami sadar banyak pasal-pasal di UU Cipta Kerja mereduksi atau mengurangi hak-hak buruh,” ujarnya.

Dirinya juga menjawab klaim Presiden Jokowi terkait aksi demo tolak UU Cipta Kerja yang katanya dipicu disinformasi dan hoaks di media sosial. Ia pun menegaskan bahwa, hoaks tidak akan terjadi kalau pemerintah jujur dan transparan dalam membahas uu tersebut.

Sementara itu, menurut dari advokat senior Hotma Sitompul mengaku mau terlibat membantu buruh karena melihat ada yang tak beres dalam UU Cipta Kerja.

“Kami melihat ada yang tak pas dalam UU yang baru ini. Aspirasi buruh patut diperjuangkan secara hukum. Kami berjuang didalam koridor hukum,” katanya.

Z For GAEKON