Jakarta – Satgas Omnibus Law RUU Cipta Kerja diprotes oleh serikat buruh. Lantaran, satgas tersebut hanya berisikan pengusaha. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyesalkan hal tersebut.

“Satgas yang dibentuk dari awal dipimpin Ketum Kadin Pak Roslan (Roeslani), seluruh anggotanya adalah asosiasi pengusaha. Tidak ada satu pun unsur buruh di situ,” kata Andi Gani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020 kepada GAEKON.

Gani menuding Menko Perekonomian Airlangga Hartarto abai terhadap perintah Jokowi. Presiden meminta semua stakeholder terlibat dalam pembahasan omnibus law.

“Presiden sudah ingatkan jangan ada pasal selundupan. Sudah tiga sampai empat kali ingatkan untuk ajak semua stakeholder, tapi tidak dilakukan oleh Menko Perekonomian,” ujar Gani.

Satgas yang diketuai Rosan Roeslani itu ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perekonomian Nomor 378 Tahun 2019 tentang Satuan Tugas Bersama Pemerintah dan Kadin untuk Konsultasi Publik Omnibus Law. Meski begitu, sejumlah perwakilan Kadin ditengarai ikut menyusun draf beleid Cipta Kerja itu.

Menaker Ida Fauziyah membantah satgas itu berperan dalam penyusunan omnibus law Cipta Kerja. Namun, satgas itu hanya untuk sosialisasi kepada publik.

“Namanya Satgas Komunikasi Publik, jadi mereka belum bekerja. Tim akan bekerja setelah draf ini selesai, masuk DPR dan menjadi diskusi publik,” kata Ida secara terpisah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020.

Rosan Roeslani mengakui satgas akan melalukan sosialisasi omnibus law Cipta Kerja. “Kami akan melakukan sosialisasi mengenai omnibus law ini ke semua pihak yang berkepentingan,” kata dia melalui pesan singkat.

Baca juga : Tolak RUU Omnibus Law, Buruh Jatim Unjuk Rasa di DPRD

K For GAEKON

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here