Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengklarifikasi pernyataannya soal ‘roda kehidupan masyarakat berjalan normal’ di tengah penanganan karhutla di Kalimantan.
Menurut penjelasannya, kata ‘normal’ yang dimaksud hanya menggambarkan sejumlah aktivitas dasar masyarakat yang masih berjalan.
Normal yang dimaksud yakni indikator terbatas terkait aktivitas dasar masyarakat, seperti lalu lintas darat, perdagangan, dan pelayanan masyarakat yang masih tetap berjalan.
“Saya memahami penggunaan kata ‘normal’ dapat menimbulkan persepsi seolah-olah kondisi masyarakat tidak terdampak. Untuk itu, saya perlu meluruskan bahwa kondisi karhutla masih memerlukan penanganan serius dan pemerintah tidak menganggap persoalan ini telah selesai,” kata Suharyanto, dikutip dari Kumparan, Sabtu (26/9/26).
Suharyanto menjelaskan pernyataan itu disampaikannya dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto pada 23 September 2026.
Suharyanto menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terdampak karhutla apabila pilihan kata dalam laporannya menimbulkan kesan bahwa pemerintah menganggap kondisi masyarakat di tengah bencana kabut asap sebagai situasi yang biasa.
“Bukan begitu maksud saya,” ujarnya.
Menurut penjelasan Suharyanto, BNPB menyadari masyarakat di sejumlah wilayah, khususnya Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, masih menghadapi dampak serius kabut asap.
Menurut dia, kualitas udara, kesehatan masyarakat, kegiatan pendidikan, penerbangan, serta aktivitas lainnya di sejumlah lokasi telah terdampak.
Suharyanto juga menyebut ketebalan kabut asap di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat telah mengganggu penerbangan komersial maupun operasi udara untuk penanganan karhutla.
Ia menjelaskan keberlangsungan layanan dasar dan aktivitas masyarakat merupakan salah satu gambaran situasi lapangan yang dilaporkan. Namun, aspek keselamatan, kesehatan, kualitas udara, dan penanganan sumber karhutla tetap menjadi perhatian pemerintah.
Suharyanto memastikan BNPB bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, relawan, dan seluruh unsur terkait terus melakukan pemadaman, penanganan dampak kesehatan, serta perlindungan masyarakat atas ancaman karhutla.
BNPB juga terus memperbaiki dan mengintegrasikan data dari seluruh unsur di lapangan agar informasi yang disampaikan kepada Presiden dan masyarakat dapat menggambarkan kondisi secara utuh dan akurat.
“Keselamatan, kesehatan dan kualitas hidup masyarakat terdampak, selalu menjadi prioritas utama kami,” kata Suharyanto.
KA For GAEKON