Surabaya – Sebuah buku mata pelajaran sejarah Kelas 5 SD, menjadi kontroversi. Ini dikarenakan pada halaman 45, terdapat tulisan berjudul Masa Awal Radikal yang menceritakan periodesasi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Belanda pada tahun 1920-1927, dan tercantum pula bahwa Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu organisasi radikal.

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Surabaya mendesak Dinas Pendidikan Kota Surabaya, bertindak tegas terhadap peredaran buku pelajaran yang menuliskan NU sebagai salah satu organisasi radikal.

Hal ini disampaikan Ketua PCNU Surabaya Ahmad Muhibbin Zuhri. Dia mengatakan pemerintah seharusnya segera menghentikan peredaran buku tersebut dan menariknya sesegera mungkin. Sebab hal itu bisa menimbulkan kesalahpahaman di tengah publik.

Buku tersebut merupakan masalah lama dan sempat menimbulkan polemik setahun lalu, saat Muhadjir Effendy menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI.
“Dulu sempat diprotes berbagai kalangan, termasuk NU, tepatnya tahun lalu. Pak Muhadjir waktu itu menyampaikan telah mencabut buku tersebut dan menyiapkan tim revisinya,” kata Muhibbin, saat dikonfirmasi oleh GAEKON, Selasa (11/2).

Namun, setahun kemudian, pihak NU Surabaya masih menerima laporan masyarakat bahwa buku tersebut masih beredar di kalangan siswa.
“Saya menduga Pak Muhadjir saat menjabat Mendikbud tidak bersungguh-sungguh untuk mencabut buku itu. Kedua, perintah menteri waktu mungkin tidak efektif di lapangan,” papar Muhibbin.

Ia pun menuntut Dinas Pendidikan Surabaya dan pihak sekolah dasar se-Surabaya, untuk melakukan aksi penyobekan massal salah satu halaman di buku tersebut.
“Karena masih beredar, saya sampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Surabaya dan beliau memberikan respons positif dan cepat. Kemudian, beliau memerintahkan sekolah-sekolah (untuk merobek halaman tersebut),” ujarnya.

Penyobekan halaman buku yang isinya kontroversial itu dilakukan, karena belum ada buku pengganti yang sudah direvisi, seperti yang dijanjikan oleh Muhadjir sebelumnya.
“Karenanya yang bisa dilakukan sementara ini adalah menghilangkan atau menyobek halaman yang kontroversial tersebut,” ujarnya.

Penyobekan halaman buku tersebut sendiri telah dilakukan Dinas Pendidikan Kota Surabaya, selama sepekan terakhir, dimulai Jumat (7/2) hingga Senin (10/2) kemarin. Kepala Disdik Surabaya, Supomo, membenarkan hal tersebut saat dikonfirmasi GAEKON.
“Iya benar (penyobekan buku),” singkat Supomo, saat dikonfirmasi, Selasa (11/2).

Kepala Bidang Penilaian dan Pengawasan Buku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Supriyatno saat ditemui GAEKON di Jakarta perihal m adanya penyobekan massal satu halaman buku pelajaran resmi yang menuliskan NU organisasi radikal, hanya mengatakan jika Kemendikbud saat ini sudah melakukan revisi terhadap buku tersebut.

Kemendikbud, jelas Supriyatno, juga telah meminta semua sekolah untuk mengganti dengan buku yang sudah direvisi. Supriyatno menambahkan, buku versi revisi juga sudah diunggah di laman resmi buku Kemendikbud. “Versi revisi sudah diunggah di laman buku.kemendikbud.go.id dan sudah disampaikan kepada seluruh sekolah yang menggunakan buku tersebut untuk mengganti dengan buku versi revisi,” kata Supriyatno pada GAEKON, Selasa (11/2).

W For GAEKON

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here