Sekolah Kena PPN, DPR: Biaya Pendidikan Akan Semakin Mahal

0

Sekolah Kena PPN, DPR: Biaya Pendidikan Akan Semakin MahalGaekon.com – Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan bahwa rencana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap jasa pendidikan akan memberikan dampak serius bagi masa depan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Huda menerangkan bahwa salah satu dampak yang akan dirasakan yaitu biaya pendidikan semakin mahal.

Seperti yang diketahui sebelumnya, bahwa pemerintah bakal memungut PPN pada jasa pendidikan sebagaimana tertuang dalam revisi KUP.

Menanggapi hal ini, Huda meminta Menteri Keuangan, Sri Mulyani untuk menjelaskan rencana penerapan PPN pada jasa pendidikan sambil menyarankan sistem subsidi silang.

“Kemenkeu bisa datang ke Komisi X untuk memberikan alasan, rasionalisasi, dan dampak jika PPN jasa Pendidikan benar-benar dilaksanakan. Agar tidak menjadi polemik dan kontra produktif, kita mengharapkan penjelasan pemerintah atas isu ini,” ucap Huda dikutip dari CNN.

Menurut Huda, sektor pendidikan masih membutuhkan uluran tangan pemerintah karena keterbatasan sarana prasarana serta potensi ekonomi.

Huda menyarankan penerapan sistem subsidi silang seperti universal service obligation (USO) di dunia pendidikan untuk memeratakan akses pendidikan.

USO atau Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) sendiri merupakan program pemerataan akses komunikasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dananya diambil dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) operator telekomunikasi swasta. Dana itu kemudian digunakan untuk membangun infrastruktur komunikasi di pelosok.

“Dengan sistem ini sekolah-sekolah yang dipandang mapan akan membantu sekolah yang kurang mapan. Dengan demikian kalaupun ada potensi pendapatan negara yang didapatkan dari sektor pendidikan maka output-nya juga untuk pendidikan. Istilahnya dari pendidikan untuk pendidikan juga,” katanya.

Merespons polemik ini, Sri Mulyani mengaku belum bisa menjelaskan seluruhnya lantaran dokumennya masih dalam bentuk rancangan bocor ke publik.

“Kami dari sisi etika politik belum bisa melakukan penjelasan ke publik sebelum ini dibahas karena itu adalah dokumen publik yang kami sampaikan kepada DPR melalui Surat Presiden,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan menyatakan kebijakan itu belum darurat diambil pemerintah.

“Saya pikir belum [urgent]. Justru sebaliknya kita harusnya memberikan kepada rakyat,” katanya.

Ia menyampaikan, kondisi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 masih sulit saat ini. Menurutnya, hal itu bisa dilihat dari angka kemiskinan yang masih tinggi sampai sekarang.

“Intinya, belum saatnya kita bebani rakyat yang masih kesulitan di tengah pandemi, justru negara yang seharusnya memberikan kepada rakyatnya bukan mengambil dari rakyatnya yang sekarang sudah semakin berat,” tutur Wakil Ketua MPR itu.

D For GAEKON