Sempat Resahkan Peserta BPJS, MA akhirnya Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

    0

    Jakarta – Kenaikan iuran kepersertaan BPJS Kesehatan yang sempat diumumkan Presiden Joko Widodo, akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA). MA mengabulkan dengan menyatakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

    Dalam putusannya, MA menyatakan Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Perpres Jaminan Kesehatan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Selain itu pasal tersebut juga bertentangan dengan sejumlah undang-undang. Pasal 34 yang dibatalkan oleh MA memuat tentang kenaikan tarif iuran kelas BPJS yang mencapai 100 persen. “Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata juru bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro.

    Dengan penolakan ini, maka iuran BPJS Kesehatan kembali seperti sebelum Perpres itu diterbitkan. MA membatalkan kenaikan iuran tersebut per 1 Januari 2020. Adapun gugatan ini awalnya dilakukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) ke MA, yang dianggap kenaikan iuran tersebut berpotensi memberatkan hidup mereka. Kemudian KPCDI minta kenaikan itu dibatalkan dan MA mengabulkan permohonan mereka.

    Putusan tersebut diketok oleh Hakim MA Supandi selaku Ketua Majelis Hakim bersama Yosran dan Yodi Martono Wahyunadi masing-masing sebagai anggota. Majelis memutuskan pada 27 Februari 2020.

    MA juga menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan (2) bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 28 H jo Pasal 34 Undang – Undang Dasar 1945. Selain itu juga bertentangan dengan pasal 2, Pasal 4 huruf b, c, d, dan e, Pasal 17 ayat (3) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

    Pasal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 huruf b, c, d, dan e Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, serta Pasal 4 jo Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 171 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar dua kali lipat sejak awal tahun. Pemerintah melakukan hal ini untuk menutupi defisit keuangan perusahaan. Walaupun Kementerian Keuangan telah menyuntik dana sebesar Rp 15 triliun pada Tahun lalu, per Desember 2019, BPJS Kesehatan masih mencatatkan defisit sekitar Rp 13 triliun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan keputusan tersebut memang harus dilihat lagi implikasinya terhadap BPJS, secara keuangan akan berpengaruh atau tidak. “Dampaknya harus dilihat secara menyeluruh dulu, karena BPJS Kesehatan tetap saja merugi meski pemerintah sudah menyuntikkan dana triliunan rupiah kepada mereka berkali – kali.” Jelas Sri Mulyani saat ditemui wartawan.

    Sri Mulyani juga akan mengkaji lagi bagaimana pelaksanaan di lapangan setelah putusan Mahkamah Agung dijalankan dan bagaimana dampaknya ke keuangan BPJS Kesehatan. “Jadi Kalau sekarang dengan hal ini (putusan MA) adalah suatu realita yang harus kita lihat. Kita review nanti,” tambahnya.

    Kenaikan iuran tersebut resmi seiring ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Presiden Joko Widodo menandatanganinya pada 24 Oktober 2019 lalu.

    Berdasarkan Perpres tersebut, tertulis dalam pasal 29, iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) meningkat menjadi Rp 42.000 dari sebelumnya sebesar Rp 25.500. Kenaikan iuran PBI yang berasal dari anggaran pemerintah ini akan berlaku surut pada 1 Agustus 2019.

    Kenaikan iuran terjadi terhadap seluruh segmen peserta. Pasal yang dinyatakan batal dan tidak berlaku berbunyi :

    Pasal 34

    (1) Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta BP yaitu sebesar :

    a. Rp. 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.

    b. Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau

    c. Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

    (2) Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020

    Dengan dibatalkannya pasal diatas, maka iuran BPJS Kesehatan kembali ke iuran semula, yaitu :

    1. Sebesar Rp. 25.500,00  (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk Kelas III;
    2. Sebesar Rp. 51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) untuk Kelas II; dan
    3. Sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk Kelas I.

    Sejumlah peserta BPJS Kesehatan mengaku senang dengan keputusan Mahkamah Agung (MA) membatalkan aturan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Mereka mengaku lega mendengar putusan MA. Pasalnya, dengan keputusan tersebut iuran kepesertaannya yang dibayarkan akan berkurang.

    Selain itu Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay juga mendesak Pemerintah agar segera melaksanakan keputusan MA terkait pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Ia mendesak pemerintah untuk tetap memberikan pelayanan yang sesuai dengan standart. “menurut saya BPJS Kesehatan sebagai operator, harus tetap memberikan pelayanan yang secukupnya dan memadai. Walaupun kenaikan iuran telah dibatalkan MA,” Kata Saleh.

    Kemudian Saleh juga mendesak MA untuk segera memberikan salinan keputusan tentang pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu kepada Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Presiden, dan Pihak BPJS Kesehatan sendiri. Menurutnya, langkah ini penting dilakukan MA agar tidak ada lagi alasan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah mematuhi putusan MA yang membatalkan kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Menurutnya, pemerintah tidak boleh melawan putusan pengadilan.

    KL For GAEKON