Setiap Orang Dapat 5, Pengadaan Baju Dinas Anggota DPRD Sumbar Capai Rp 900 Juta

0

Setiap Orang Dapat 5, Pengadaan Baju Dinas Anggota DPRD Sumbar Capai Rp 900 JutaGaekon.com – Pengadaan baju dinas anggota DPRD kembali menjadi sorotan. Kali ini yang menjadi sorotan adalah anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar). Pasalnya, pengadaan baju dinas tahun 2021 itu mencapai Rp 908.050.000.

Seperti yang dilansir GAEKON dari Suarasumbar, Sekretaris DPRD Sumbar, Raflis mengatakan, pengadaan tersebut rutin dilakukan setiap tahunnya, sama halnya dengan pakaian dinas ASN.

Pengadaan baju dinas untuk 65 anggota DPRD Sumbar itu mencapai Rp 908.050.000. Berdasarkan data dari LPSE Sumbar, pemenang tender dalam pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya untuk pimpinan dan anggota DPRD Sumbar adalah CV Bola Dunia Tailor.

Raflis menerangkan bahwa jika dibagi dengan jumlah anggota dewan, maka satu orang anggota dewan ini mendapatkan anggaran sekitar Rp 12.573.000.

“Jadi untuk lima stel tadi, maka per dewan mendapatkan sekitar Rp 12.573.000,” katanya.

Raflis menyebutkan, jika harga tender Rp 908.050.000, maka dikurangi pajak 10 persen. Menurutnya, proses tender sudah dilakukan oleh LPSE Sumbar dan pemenangnya sudah ada.

Raflis juga mengatakan bahwa anggota dewan saat ini sudah bisa melakukan pengukuran pakaian di tempat yang telah ditentukan.

Anggota DPRD Disediakan Pakaian Dinas Dan Atribut Setiap Tahun

Raflis menjelaskan dasar pengadaan baju tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2018 tentang hak keuangan dan adminstratif pimpinan dan anggota DPRD dijelaskan selain tunjangan, anggota DPRD disediakan pakaian dinas dan atribut setiap tahunnya.

Dalam pasal 12 PP 18 2018 diatur bahwa pakaian sipil harian disediakan dua pasang dalam setahun. Sementara untuk pakaian sipil resmi disediakan satu pasang, dua pasang pakaian sipil lengkap dalam lima tahun dan pakaian dinas harian lengan panjang satu pasang dalam setahun dan pakaian pakaian yang bercirikan khas daerah satu pasang.

Kemudian dalam pasal 12 ayat 3 menyatakan pakaian dinas itu disediakan dengan mempertimbangkan prinsip elisiensi, efektifitas, dan kepatutan. Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut diatur dalam peraturan kepala daerah.

Raflis menerangkan untuk bahan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan memang tak ada disebutkan mereka tertentu untuk pakaian dinas namun ada spesifikasi yang menjadi patokan, seperti kadar wol dalam pakaian tersebut.

“Merek disesuaikan dengan spesifikasi yang ada dalam aturan. Jadi mereknya tak menjadi ketentuan khusus,” katanya.

D For GAEKON