Soal Gaji PNS Tahun Depan Begini Kata Menteri PANRB

0

Soal Gaji PNS Tahun Depan Begini Kata Menteri PANRBGaekon.com – Terkait kenaikan gaji Pegawai Sipil Negeri (PNS) pada tahun 2021, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan hingga saat ini pemerintah belum memutuskan soal tersebut.

“Yang saya ketahui belum ada kenaikan ya,” ucapnya, Minggu (7/12/2020) dikutip dari Kompas.com.

Sementara itu, secara terpisah, Pelaksana tugas (Plt) Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian PANRB Teguh Widjanarko, ia mengatakan bahwa berdasarkan formulasi gaji serta tunjangan PNS yang disusun sebelum pandemi Covid-19, periode 2018-2019, memang ada kenaikan.

Walaupun telah mengajukan usulan kenaikan gaji PNS, namun semua keputusan menjadi ranah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Sebenarnya hitungan itu sudah kita buat tahun 2018-2019, kemudian kita ajukan ke Kementerian Keuangan. Tetapi Kementerian Keuangan masih belum firm dengan simulasi yang dibuat,” ujar Teguh.

“Masih dibahas terus. Kami tidak bisa menentukan. Masalah keuangan selalu harus berkoordinasi dengan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Negara. Apapun yang kita rumuskan tetapi jika tidak tersedia anggaran, tidak dapat kita eksekusi. Jadi pada saat ini kami terus berkoordinasi dengan kementerian terkait,” sambungnya.

Disisi lain, Formulasi yang diusulkan saat itu adalah gaji disertai tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Selain itu, untuk gaji sendiri ditentukan dari indeks pada masing-masing tingkatan jabatan, baik jabatan pimpinan tinggi, administrator maupun fungsional. Sama halnya dengan tunjangan kemahalan yang ditentukan dengan indeks.

Sedangkan untuk tunjangan kinerja ditentukan oleh kinerja yang telah dicapai. Meskipun demikian, formulasi gaji PNS masih terus dibahas serta dirancang menyesuaikan anggaran negara.

“Kami sendiri terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Dan memang benar menurut simulasi itu ada kenaikan gaji, tetapi semua penghasilan di luar gaji dan tunjangan dilarang diberikan. Dan kami belum berani menargetkan tahun depan harus sudah selesai. Sekali lagi, yang sangat menentukan dalam hal ini adalah Menteri Keuangan sebagai Bendahara Negara, bukan BKN,” lugas dia.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) berupaya mempercepat penyiapan bahan perumusan kebijakan reformasi sistem pangkat dan penghasilan (gaji dan tunjangan) serta fasilitas PNS. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sedangkan menurut Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama BKN Paryono beberapa waktu lalu, pengaturan tentang pangkat PNS saling terkait dengan pengaturan gaji. Oleh karena itulah, sejalan dengan PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji PNS yang telah diubah 18 kali, terakhir dengan PP Nomor 15 Tahun 2019.

Z For GAEKON