Sri Mulyani Akan Pungut Pajak PPN Dan PPh Jualan Pulsa Hingga Token Listrik

0

Sri Mulyani Akan Pungut Pajak PPN Dan PPh Jualan Pulsa Hingga Token ListrikGaekon.com – Mulai 1 Februari 2021, Penjualan Pulsa prabayar, kartu perdana, token, dan voucher akan dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Seperti yang dilansir GAEKON dari Kumparan, Rencana Pemungutan pajak ini dikatakan sendiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6 Tahun 2021.

Dalam beleid tersebut dituliskan bahwa kegiatan pemungutan PPN dan PPh perlu mendapat kepastian hukum, menyederhanakan administrasi dan mekanisme pemungutan oleh penyelenggara distribusi pulsa.

Pulsa yang dimaksud tersebut meliputi pulsa prabayar, kartu perdana, voucher fisik dan elektronik. Sementara token dimaksud adalah token listrik. Sementara voucher meliputi voucher belanja (gift voucher), voucher aplikasi atau konten daring, termasuk voucher permainan daring (online game).

Berdasarkan bunyi di pasal 4, PPN akan dikenakan atas penyerahan barang kena pajak tersebut oleh pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi kepada penyelenggara distribusi tingkat pertama dan/atau pelanggan telekomunikasi.

Tak hanya itu, PPN juga akan dikenakan oleh Penyelenggara Distribusi Tingkat Pertama kepada Penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua dan/atau pelanggan telekomunikasi.

PPN yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN sebesar 10 persen dengan Dasar Pengenaan Pajak.

Sedangkan pemungutan PPh Pasal 22 dikenakan tarif sebesar 0,5 persen dari nilai yang ditagih oleh Penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua kepada Penyelenggara Distribusi Tingkat Selanjutnya; atau Harga Jual, atas penjualan kepada pelanggan telekomunikasi secara langsung.

Untuk diketahui, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6 Tahun 2021 diteken Sri Mulyani pada 22 Januari 2021.

D For GAEKON