Sri Mulyani Jelaskan Ketentuan Baru Pajak Kartu Perdana, Token Listrik Dan Voucher

0

Sri Mulyani Jelaskan Ketentuan Baru Pajak Kartu Perdana, Token Listrik Dan VoucherGaekon.com – Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas pulsa atau kartu perdana tukang listrik dan voucher kembali diluruskan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Ia menjelaskan kembali terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan PPN dan PPh atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan Dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token dan Voucher.

“PPN dan PPh atas pulsa atau kartu perdana tukang listrik dan voucher sudah berjalan selama ini sehingga Ketentuan tersebut tidak mengatur jenis dan objek pajak baru,” tulisnya di laman instagram @smindrawati.

Pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian oleh distributor pulsa, dan PPh pasal 23 atas jasa penjualan pembayaran agen token listrik dan voucher, merupakan pajak dibuka bagi distributor atau agen yang dapat dikreditkan dalam SPT tahunannya.

“Dengan penjelasan tersebut maka letentuan tersebut tidak berpengaruh terhadap harga pulsa atau atau kartu perdana token listrik dan voucher,” jelasnya.

Sri Mulyani memastikan ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan penyederhanaan atas pengenaan PPN dan PPh atas pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucher.

Dalam PMK 03/2021 untuk pulsa atau kartu perdana dilakukan penyederhanaan pemungutan PPN sebatas sampai pada distributor tingkat 2 (server), sehingga pengecer menjual kepada konsumen akhir tidak perlu memungut PPN lagi.

Sedangkan ketentuan sebelumnya, PPN dipungut pada setiap rantai distribusi dari operator telekomunikasi distributor utama tingkat I, distributor besar tingkat III, distributor selanjutnya, sampai dengan penjualan oleh pedagang pengecer.

Untuk token listrik, dalam aturan baru PPN hanya dikenakan atas jasa penjualan atau pembayaran yang berupa komisi atau selisih harga yang diterima agen penjual, bukan atas nilai token listriknya. Sedangkan ketentuan sebelumnya, jasa penjualan terutang PPN, namun ada kesalahpahaman bahwa PPN dikenakan atas seluruh nilai token listrik yang dijual oleh agen penjual.

Sementara untuk voucher, aturan terbarunya PPN hanya dikenakan atas jasa penjualan atau pemasaran berupa komisi atau selisih harga yang diperoleh agen penjual, bukan atas nilai voucher.

Ketentuan sebelumnya, jasa penjualan pemasaran voucher tertuang PPN namun ada kesalahpahaman bahwa voucher tertuang PPN.

D For GAEKON