Strategi Pemprov Jatim Mencegah Korupsi di Pengadaan Barang dan Jasa

0

Surabaya, JATIM – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan jajaran Pemrov Jatim, telah menyiapkan strategi khusus untuk mempersempit dan mencegah potensi praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ), dengan membentuk biro khusus yang menangani pengadaan barang dan jasa serta e-katalog lokal.

Biro itu akan berada di bawah Sekretariat Daerah dan telah aktif per 2 Januari 2020. Mapping paket pekerjaan beserta nilainya, integrasi data e-budgeting dengan aplikasi RUP, adalah beberapa tugas yang menjadi ranah kerja mereka.

Kepada GAEKON, Khofifah menyampaikan, “Kita memerlukan sebuah sistem dan strategi khusus berkaitan pengadaan barang dan jasa. Seiring dengan arahan Ketua KPK pada rakor sinergitas pemerintahan se-Jatim beberapa waktu lalu. Bahwa pengadaan barang dan jasa sangat berpotensi dengan hal-hal yang cenderung koruptif,” Minggu (12/1/2020).

Gubernur Jatim juga ingin agar ke depannya proses pengadaan barang dan jasa berjalan lebih akuntabel, transparan dan tersistem. Ini diperlukan karena ada permasalahan pada sektor PBJ yang bersumber dari perencanaan yang kurang sinkron.

Di antaranya pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang terlambat, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan RUP, dan gagal kontrak karena tidak cukup waktu, baik pada proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak. Guberbur Jatim Khofifah berharap adanya komitmen dari semua pihak agar permasalahan PBJ ini bisa terselesaikan.

Pengelompokan PBJ akan mencakup tiga paket strategis yang menjadi dasar. Paket pertama meliputi pekerjaan yang membutuhkan waktu yang lama seperti pekerjaan konstruksi, pengadaan barang import dan pekerjaan konsultasi. Yang kedua yaitu pekerjaan yang nilainya di atas Rp 2,5 M. Ketiga adalah pekerjaan yang didanai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Mantan menteri sosial ini juga berharap strategi yang tersistem ini akan mampu dilaksanakan dengan baik. Karena berpengaruh pada akuntabilitas dan penyerapan anggaran APBd Prov. Jatim Tahun Anggaran 2020 yang bisa menjadi pendorong pergerakan ekonomi di Jatim dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

W For GAEKON