Sultan HB X Wajibkan Lagu Indonesia Raya Diputar Setiap Pagi Di Seluruh Kantor, Akademikus: Pagi Itu Jam Sibuk

0

Sultan HB X Wajibkan Lagu Indonesia Raya Diputar Setiap Pagi Di Seluruh Kantor, Akademikus: Pagi Itu Jam SibukGaekon.com – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X (Sultan HB X) mewajibkan diperdengarkannya lagu Indonesia Raya setiap pagi di seluruh kantor pemerintah hingga swasta di Yogya mulai 20 Mei 2021.

Surat edaran tersebut membuat Pusat Studi Pancasila Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta buka suara. Kepala Pusat Studi Pancasila UPN Veteran Yogyakarta Lestanta Budiman kurang setuju dengan kebijakan tersebut, menurutnya, pagi hari adalah jam sibuk.

“Terlebih dalam surat edaran itu juga diatur, siapa pun yang ada di situ saat lagu Indonesia Raya diputar, harus langsung berdiri tegak dan hormat, padahal pagi itu adalah jam sibuk,” ujarnya.

Dalam surat edaran itu, Sultan HB X itu mengatakan memperdengarkan lagu Indonesia Raya dilakukan sebagai upaya meningkatkan nasionalisme serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa juga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lestanta menilai, satu sisi memang upaya membangkitkan rasa cinta tanah air penting dilakukan. Namun jangan sampai salah kaprah.

Pihaknya khawatir dengan diperdengarkan lagu kebangsaan itu secara membabi buta, bukan pada momen dan tempat yang tepat, justru akan menempatkannya menjadi sesuatu yang biasa saja dan sekedar formalitas.

Sultan HB X meminta lagu Indonesia Raya diputar setiap hari di kantor-kantor pemerintah tanpa kecuali saat pukul 10.00 WIB atau setiap pagi sebelum memulai aktivitas.

“Jika orang yang ada di situ sedang melakukan pelayanan, lalu tidak sempat berdiri tegak dan hormat saat lagu itu diputar, ini justru berpotensi menurunkan kesakralan lagu Indonesia Raya itu sendiri,” kata Lestanta.

Menurut Lestanta kebijakan diwajibkannya lagu kebangsaan diputar setiap hari pada jam tertentu disertai sikap tertentu bisa jadi kontraproduktif di masyarakat.

“Kami mencintai dan menghormati Sultan HB X sebagai Raja Keraton dan juga Gubernur DIY, maka kami mohon kebijakan itu dikaji ulang karena justru berpotensi menimbulkan konflik sendiri di masyarakat,” kata dia.

Lestanta menghimbau, kebijakan itu ada baiknya dikaji ulang dengan penelitian yang lebih komprehensif. Karena penggunaan lagu kebangsaan, bendera, dan lambang negara memiliki aturan hukum.

Surat edaran Sultan HB X masih terbatas di tempat-tempat publik yang memiliki fasilitas pengeras suara saja. Selain itu, tempat yang tidak memungkinkan seperti di kawasan Malioboro masih menunggu uji coba.

D For GAEKON