Tak Ada Sosialisasi, Warga Protes Masuk Bali Harus Serahkan Surat Bebas Corona Barcode

0

Tak Ada Sosialisasi, Warga Protes Masuk Bali Harus Serahkan Surat Bebas Corona BarcodeGaekon.com – Bagi warga yang akan menyeberang dari Banyuwangi, Jawa Timur ke Bali melalui Pelabuhan Ketapang harus menyerahkan surat bebas corona dengan barcode.

Peraturan baru ini rupanya banyak diprotes warga karena kurangnya sosialisasi. Salah seorang penumpang, Gusti Genta menyesalkan tidak adanya sosialisasi terkait surat bebas corona dengan barcode tersebut.

“Tidak ada sosialisasi itu yang jadi kendala. Lain kali di sosialisasikan lah,” ungkap Gusti.

Adanya persyaratan surat bebas corona dengan barcode itu membuat warga harus tes antigen ulang. Pasalnya, surat keterangan negatif antigen dan PCR dari rumah sakit tidak berlaku.

Gusti juga mengaku sudah melakukan tes antigen di sebuah rumah sakit. Namun, dokumen itu tidak berguna karena tidak dilengkapi dengan barcode. Akhirnya, ia harus mengeluarkan biaya tambahan untuk bisa melanjutkan perjalanan.

“Di sana sudah test antigen Rp 150 ribu, masa diminta tes antigen lagi, keluar uang lagi,” ungkapnya.

Senada dengan Gusti, warga Jakarta, Heru Wiyanto mengalami nasib yang sama dengan Gusti. Ia terpaksa melakukan tes antigen ulang agar mendapatkan surat keterangan negatif yang menggunakan barcode.

“Kita disuruh turun, disuruh rapid tes antigen lagi. Kalau warga yang uangnya mepet suruh bayar lagi bagaimana,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolresta Banyuwangi AKBP Nasrun Pasaribu mengatakan, sesuai dengan instruksi Mendagri surat antigen tersebut tetap sah meski tanpa dilengkapi barcode.

Pemprov Bali Mewajibkan Hasil Tes Dilengkapi Barcode

Namun, berdasarkan SE yang diterbitkan Pemprov Bali, semua warga yang hendak masuk ke pulau tersebut wajib melampirkan surat keterangan bebas Covid-19, berupa hasil tes antigen atau swab yang dilengkapi barcode.

“Yang kita laksanakan di sini sesuai instruksi Mendagri, yakni harus menunjukkan surat keterangan negatif hasil test antigen atau swab PCR plus surat keterangan sudah melakukan vaksinasi. Kalau barcode ada kebijakan yang lain ada di sana (Bali),” katanya.

Koordinator Subtansi Pengendalian Karantina dan Surveillance Epidemiologi Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas IIA Probolinggo, Jumali, menyatakan, di Kemenkes sudah memberlakukan barcode untuk klinik maupun faskes (fasilitas kesehatan) yang melayani rapid test antigen maupun PCR test.

“Barcode itu untuk mempermudah kami. Jadi kita tidak perlu mengecek keaslian langsung kita barcode sudah masuk ke data kami nama dan hasilnya,” jelasnya.

Pemprov Bali menerapkan aturan ini berkaca dari pengalaman saat melakukan skrining, banyak warga yang masuk ke Bali dengan menggunakan surat keterangannya palsu.

Meski ada sebagian penumpang yang keberatan dengan kebijakan ini, menurut Jumali, namun aturan itu harus dilaksanakan untuk kepentingan bersama.

D For GAEKON