Tak Jelas Keberadaannya, 97 Ribu PNS Fiktif Terima Gaji Hingga Pensiun

0

Tak Jelas Keberadaannya, 97 Ribu PNS Fiktif Terima Gaji Hingga PensiunGaekon.com – Sebanyak 97 ribu data Pegawai Negeri Sipil (PNS) fiktif yang mendapat gaji hingga iuran pensiun pada tahun 2014. Dari sekian banyak, tidak jelas keberadaan orang yang tercatat dalam data tersebut.

Data ini diungkap oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana melalui tayangan YouTube Pengumuman BKN Kick Off Meeting Pemutakhiran Data Mandiri.

“Ternyata hampir 100 ribu, tepatnya 97 ribu data misterius. Dibayar gajinya, dibayar iuran pensiunnya, tapi tak ada orangnya,” kata Bima.

Sementara Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja sama BKN Paryono sudah menyurati masing-masing instansi yang memiliki data PNS fiktif tersebut untuk menindaklanjut dan memeriksa data tersebut.

“Kita sudah buatkan surat ke seluruh instansi beserta datanya untuk segera diperiksa data-data yang tidak ikut PUPNS tersebut,” ujarnya.

Menurut Paryono, 97 ribu data misterius itu diduga merupakan data PNS yang tidak mengikuti pemutakhiran data atau pendataan ulang pada 2014 yang disebut PUPNS.

Ada sekitar 90 ribuan lebih PNS yang tidak ikut melakukan pendataan ulang. Alasannya pun bermacam-macam, mulai dari kesulitan akses informasi, tugas belajar, sakit, dan alasan lainnya.

Paryono meyakini jumlah PNS yang tidak terdaftar dalam pendataan ulang itu seharusnya sudah berangsur berkurang. Menurutnya, banyak PNS yang kemudian melakukan pendataan ulang susulan.

“Ini perlu penelusuran lebih lanjut, bisa jadi orang tersebut sudah tidak ada (tidak aktif sebagai PNS) atau orang tersebut masih ada tetapi hanya tidak ikut PUPNS,” kata Paryono.

Data tersebut terungkap ketika BKN melakukan pemutakhiran data pada 2014 lalu. Pemutakhiran data aparatur sipil negara (ASN) sendiri juga pernah dilakukan pada 2002 secara manual. Bima mengakui hingga saat ini pihaknya baru melakukan dua kali pemutakhiran data, yakni pada 2002 dan 2014.

Pemutakhiran data tahun 2014 dilakukan secara elektronik. Bima mengklaim dengan teknis tersebut, kini pengelolaan data ASN dijamin lebih akurat.

“Pada 2014 kita lakukan lagi pendataan ulang PNS tapi saat itu kita lakukan secara elektronik, dan dilakukan masing-masing PNS sendiri bukan oleh biro kepegawaian dan sebagainya,” katanya.

D For GAEKON