Dinilai Tak Langgar Aturan, Masyarakat Protes Eks Napi Korupsi Emir Moeis Jadi Komisaris BUMN

0

Dinilai Tak Langgar Aturan, Masyarakat Protes Eks Napi Korupsi Emir Moeis Jadi Komisaris BUMNGaekon.com – Eks Narapidana kasus korupsi, Izedrik Emir Moeis diangkat menjadi komisaris BUMN PT Pupuk Iskandar Muda (PIM). Hal ini mengundang tanya bagi sejumlah pihak.

Anggota Fraksi Gerindra Komisi VI DPR RI Andre Rosiade buka suara soal pengangkatan Emir tersebut. Menurutnya, hal itu sama sekali tidak menyalahi aturan.

“Saya ingin sampaikan, secara aturan pengangkatan Emir Moeis tidak melanggar peraturan,” katanya.

Andre menjelaskan bahwa ada aturan yang membolehkan mantan narapidana menjadi petinggi perusahaan dalam kondisi tertentu.

“Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat direksi maupun komisaris perusahaan berdasarkan Permen No 4 Tahun 2020. Di mana sudah diatur dalam pasal 3 bahwasanya orang yang pernah dihukum itu harus 5 tahun sebelum pengangkatan,” beber Andre seperti yang dilansir dari Kompas.

Pasal 3 ayat 1 Permen BUMN 4/20020 itu mengatur soal syarat formal anggota direksi anak perusahaan BUMN.

Syarat Formal, yaitu orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah: 

  1. dinyatakan pailit; 
  2. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit; 
  3. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, Anak Perusahaan, Perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan,” demikian tertulis dalam aturan itu.

Emir sendiri divonis Tahun 2014 dan bebas pada Maret 2016. Maka dari itu menurut Andre Emir sudah memenuhi syarat itu karena bebas dari penjara lima tahun sebelum pengangkatan.

“Kita tahu Emir divonis 2014 dan sudah bebas di Januari 2016. Sehingga, sudah melewati 5 tahun hukuman untuk diangkat menjadi komisaris,” ujar Andre.

Soal protes masyarakat, Andre menyebut hal itu adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi. Andre mengatakan akan menyampaikan kritik dan protes masyarakat itu pada Menteri BUMN Erick Thohir.

Pengangkatan Emir Moeis Sesuai Aturan Berikut :

Andre juga menerangkan bahwa pengangkatan Emir Moeis juga sesuai dengan aturan dalam Pasal 110 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah: 

  1. dinyatakan pailit; 
  2. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau 
  3. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan,” demikian tertuang dalam Pasal 110 ayat 1 UU Perseroan Terbatas.

Untuk diketahui, Emir Moeis bebas pada Maret 2016 usai menjalani hukuman pidana penjara 3 tahun terkait korupsi dalam proyek PLTU Tarahan, Lampung.

D For GAEKON