Terbukti Terima Bansos Dari Pemerintah, Ini Hukuman Bagi Para PNS

0

Terbukti Terima Bansos Dari Pemerintah, Ini Hukuman Bagi Para PNSGaekon.com – Bantuan sosial (Bansos) yang disalurkan oleh pemerintah selama ini ternyata ada yang tidak tepat sasaran. Belakangan ditemukan kasus Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS yang diduga menerima bansos dari pemerintah.

Melansir dari Liputan6, Menindaki kasus ini, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan, masing-masing dari PNS tersebut akan diberikan hukuman disiplin oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di tempatnya bekerja.

“Menurut PP 94 Tahun 2021, hukuman disiplin diberikan oleh PPK masing-masing instansi, setelah melalui prosedur yang berlaku,” ujar Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama.

Setiap PPK akan menentukan tingkat hukuman disiplin yang patut diterima oleh para PNS pengambil jatah bansos tersebut. Bentuk sanksinya mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

“Itu (bentuk hukuman disiplin) ditentukan PPK masing-masing instansi,” kata Satya.

Namun sebelum dikenai hukuman disiplin, PNS bersangkutan nantinya akan diproses lewat pemanggilan secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.

Mengutip Pasal 26 ayat (3) PP 94/2021, jika pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama PNS bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 hari kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.

“Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan,” tegas Pasal 26 ayat (4) PP 94/2021.

Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini melaporkan adanya 31.624 ASN atau PNS yang terindikasi menerima bansos dari pemerintah. Para PNS yang menerima bansos dari berbagai macam latar belakang profesi. Seperti dosen, tenaga pendidik, tenaga medis, dan lainnya.

Berdasarkan data, para PNS masih ada yang aktif hingga pensiunan. Mereka tersebar di 511 kabupaten dan kota di 34 provinsi di Indonesia. Dari 31.624 PNS, sebanyak 28.965 orang merupakan PNS aktif dan sisanya pensiunan yang sebetulnya tak boleh menerima bansos.

Data yang menguak soal penerima bansos ini merupakan hasil verifikasi data penerima Bansos secara berkala.

D For GAEKON