Tertunduk Lesu Edhy Prabowo Diperiksa KPK

0

Tertunduk Lesu Edhy Prabowo Diperiksa KPKGaekon.com – Pada hari Kamis (3/12/2020), Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) nonaktif Edhy Prabowo akhirnya dihadirkan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Edhy yang berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi ekspor benur itu langsung memasuki ruang pemeriksaan usai tiba di markas KPK.

Diketahui dirinya tiba sekitar pukul 12.45 WIB dengan menggunakan rompi oranye. Ketika sejumlah awak media berusaha memberikan pertanyaan, Edhy nampak enggan menjawab seputar kasusnya.

“Iya,” kata Edhy di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, (3/12/2020).

Ternyata Edhy datang tidak sendirian. Selain dirinya, ada Staf Menteri KP Amiril Mukminin. Amiril yang juga ogah menjawab pertanyaan wartawan.

Diketahui sebelumya, Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK bersama enam orang lainnya. Sebanyak enam tersangka diduga menerima suap.

Mereka adalah Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri dan Andreau Pribadi Misanta, pengurus PT ACK Siswadi, istri Staf Menteri KP Ainul Faqih, Amiril Mukminin, serta Edhy Prabowo.

Sedangkan seorang tersangka diduga sebagai pemberi, yakni Direktur PT DPP Suharjito. Diduga Edhy menerima Rp 3,4 miliar dan US$100ribu dalam korupsi tersebut.

Diduga sebagian uang tersebut digunakan Edhy Prabowo untuk berbelanja bersama istri, Andreau, dan Safri ke Honolulu, Hawaii.

Selain itu, ada dugaan monopoli yang dilakukan KKP dalam kasus ini. Hal ini disebabkan ekspor benih lobster hanya bisa dilakukan melalui PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor.

Dalam kasus ini, sang penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Z For GAEKON