Teruskan Aspirasi Buruh Khofifah Fasilitasi Perwakilan Buruh Jatim Bertemu Menko Polhukam

0

Teruskan Aspirasi Buruh Khofifah Fasilitasi Perwakilan Buruh Jatim Bertemu Menko PolhukamGaekon.com – Perwakilan pimpinan buruh akhirnya difasilitasi oleh Pemprov Jatim untuk beraudiensi dengan Menko Polhukam, Mahfud MD di Kantor Menko Polhukam RI pada Rabu (14/8/2020). Dalam audiensi tersebut, akhirnya disepakati Menko Polhukam akan menyalurkan aspirasi perwakilan para buruh Jatim kepada pemerintah pusat.

“Teman-teman buruh dari Jatim diantar Bu Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengantarkan pimpinan serikat buruh se-Jatim, menyampaikan aspirasi yang sangat baik. Aspirasi itu bisa terbagi ke dalam, satu memang tidak setuju dengan isi undang-undang (Omnibus Law Cipta Kerja),” kata Mahfud usai audiensi bersama Gubernur Jatim dan perwakilan pimpinan buruh Jatim di Kantor Menko Polhukam RI, Jakarta, Rabu (14/10/2020).

Selain itu, Mahfud juga memberikan keterangan dikarenakan para buruh juga meminta kejelasan informasi terkait isi UU Omnibus Law yang dirasa merugikan mereka. Kemudian, para buruh juga menduga banyak informasi UU yang diubah menjadi hoaks dan beredar di masyarakat.

“Yang kedua, (pimpinan buruh) meminta penjelasan hal-hal yang masih belum jelas karena diwarnai oleh hoaks,” tambahnya.

Sebagai penutup, Mahfud juga berjanji nantinya usulan para buruh akan disalurkan ke pemerintah. Bisa melalui peraturan perundang-undangan hingga kebijakan Presiden RI Joko Widodo.

“Semua ini kita salurkan ke pemerintah. Ada yang bisa disalurkan, nanti melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan Presiden, kebijakan Menteri, Perkada. Bahkan kita juga tidak menutup kemungkinan mengubah UU melalui uji materi di MK. Kalau memang itu merugikan konstitusional buruh. Semua masih terbuka, silakan diselesaikan dengan baik-baik,” bebernya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Pemprov dengan serikat pekerja dan serikat buruh pada (8/10/2020) di Gedung Negara Grahadi. Dimana para buruh ingin menyampaikan aspirasi dan beraudiensi secara langsung dengan Menko Polhukam. Hal ini dikarenakan Menko Polhukam dinilai sebagai pimpinan di pusat yang mengetahui dan bisa menjelaskan konstruksi hukum UU Omnibus Law.

“Maka atas kesepakatan bersama waktu itu, kemudian bersepakat kita mohon Pak Menko Polhukam menerima rombongan ini dan menjelaskan dari sisi konten dan konstruksi hukum UU Cipta Kerja ini. Akhirnya kita bertemu pada siang hari ini. Ada delapan yang sudah menyampaikan pikiran, usulan, rekomendasinya,” ujar Khofifah.

Selain itu, Khofifah juga menyampaikan terima kasihnya atas penyambutan dari Menko Polhukam terhadap aspirasi perwakilan buruh dan pekerja dari Jatim. Bahkan Menko Polhukam juga merespon secara komprehensif.

“Ada yang diteruskan ke Menteri Keuangan seperti kepentingan buruh linting rokok. Kemudian ada yang terkait dengan PP. Dan tentu beberapa hal yang terkait dengan Menaker. Karena ada beberapa PKB (perjanjian kerja bersama) yang sudah memberikan kesejahteraan lebih baik dari yang ada. Itu insyaallah akan diteruskan Pak Menko Polhukam kepada instansi yang secara teknis membidangi itu,” tegasnya.

Seperti yang diketahui sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Sejatinya Pemprov Jatim ingin meneruskan aspirasi serikat buruh dan serikat pekerja untuk mengajukan permohonan penangguhan pemberlakuan Undang-undang Omnibus Law yang telah memperoleh persetujuan bersama antara Pemerintah dan DPR RI.

Sedangkan menurut Ketua DPD SPSI Jatim Ahmad Fauzi meminta kepada Menko Polhukam agar menyalurkan aspirasi dari pimpinan buruh dan pimpinan pekerja se-Jatim. Di antaranya, sisi UMSK, UMK, serta PKB yang telah disepakati di perusahaan tidak boleh dihilangkan karena adanya UU Omnibus Law.

“Maka peraturan yang sudah baik dalam perusahaan harus tetap dipertahankan. Dan sekali lagi tidak boleh luntur karena adanya Omnibus Law ini. Pengusaha dan pekerjanya sudah sepakat tandatangan secara ikhlas, tidak boleh dirampok oleh Omnibus Law. Karena keduanya sudah ikhlas semua. Sesungguhnya gaji yang halal itu adalah gaji yang ikhlas antara pekerja dan pengusahanya yang diatur dalam PKB,” pungkasnya.

Z For GAEKON