Tito Tegaskan ke Anies: Lockdown DKI Wewenang Pusat

0

Jakarta – Mendagri Tito Karnavian siang ini menyambangi balaikota DKI Jakarta. Dalam pertemuan itu, Tito menegaskan pesan Presiden Jokowi terkait karantina wilayah atau lockdown adalah merupakan kewenangan pemerintah pusat.

“Pak Presiden telah menyampaikan bahwa untuk karantina kewilayahan, kepala daerah harus konsultasikan dengan pemerintah pusat,” kata Tito seperti yang dipantau GAEKON dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/3).
Anies Baswedan sendiri tampak hadir dalam konferensi pers ini. Tito lantas mengatakan bahwa konsultasi kepala daerah berkaitan dengan lockdwon tersebut dilakukan dengan gugus tugas percepatan penangana virus corona yang dikepalai oleh Kepal BNPB Doni Monardo.

“Kita tahu bahwa dalam Undang-undang kekarantianaan kesehatan, dikenal dengan mulai dari karantina rumah, rumah sakit, wilayah dan sosial. Nah ini untuk pembatasan wilayah yang kadang kita sebut dengan istilah lockdown, dalam UU itu ada 7 yang dipertimbangkan,” tutur Tito.

Tito menjelaskan, untuk melakukan karantina wilayah tidak cukup dengan mengacu pada UU karantina semata. Karena untuk melakukan karantina akan berimbas pada aspek ekonomi dan aspek sosial keamanan.

“Kami sampaikan karantina kewilayahan ini, karena menyangkut aspek ekonomi maka selain uu itu, untuk pembatasan wilayah dan pembatasan sosial, dalam jumlah besar itu adalah menjadi kewenangan pusat. Ekonomi juga berkaitan langsung dengan masalah moneter dan fiskal menjadi yang merupakan kewenangan pemerintah pusat,” tutur Tito.

Dalam kesempatan itu, Tito membenarkan Anies sudah melakukan banyak langkah dalam membendung Covid-19. “Namun tidak disampaikan secara terbuka, karena kita tidak ingin menimbulkan publik kemudian menjadi panik, dan lain-lain,” ujarnya.

“Kita tidak ingin isu yang muncul ke publik kemudian membuat publik menjadi panik. Sehingga akhirnya muncul dampak lain selain penyakit itu sendiri,” lanjut Tito.

Kemarin, Presiden Jokowi sempat menyinggung perihal kebijakan lockdown. Hal itu disampaikan Jokowi melalui video yang disiarkan Sekretariat Presiden di Istana Bogor, Bogor, Senin (16/3). “Perlu saya tegaskan bahwa kebijakan lockdown baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tidak boleh diambil pemerintah daerah,” kata Jokowi.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi sempat meminta gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam penanggulangan Covid-19 yang sedang mewabah saat ini.

Penanggulangan wabah Corona di Jakarta ini, kata dia, perlu ada kerjasama Pemda DKI dan Pemerintah Pusat.melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menentukan setiap kebijakan.

“Kita pahami sekarang ini kejadian luar biasa. Penyebaran begitu cepat. Sejauh ini Pemerintah Pusat telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 yang dipimpin langsung BNPB. Saatnya, semua bersatu padu menghadapi situasi ini termasuk Gubernur Anies Baswedan,” kata Pras saat dikonfirmasi GAEKON, Senin (15/3).

W For GAEKON