UNESCO Stop Proyek Infrastruktur Taman Nasional Komodo, Aktivis: Jadi Vitamin Baru Bagi Publik

0

UNESCO Stop Proyek Infrastruktur Taman Nasional Komodo, Aktivis: Jadi Vitamin Baru Bagi PublikGaekon.com – UNESCO menyetop proyek infrastruktur Taman Nasional Komodo. Hal ini menjadi angin segar bagi masyarakat sekitar dan aktivis lingkungan.

Seperti yang dilansir GAEKON dari Tempo, Proyek infrastruktur Taman Nasional Komodo tersebut telah mendapatkan penolakan oleh berbagai pihak sejak 2018.

UNESCO meminta pemerintah menghentikan semua proyek infrastruktur di Taman Nasional Komodo dan sekitarnya. Proyek tersebut berpotensi memberikan dampak terhadap nilai universal luar biasa atau outstanding universal value (OUV).

UNESCO : Proyek Berhenti Sampai Pemerintah Menyerahkan Revisi Amdal

Dalam suratnya, UNESCO meminta proyek berhenti sampai pemerintah menyerahkan revisi amdal. Uni Internasional untuk Konservasi Alam (International Union for Conservation of Nature, IUCN) akan melalukan peninjauan.

“Mendesak negara pihak untuk menghentikan semua proyek infrastruktur pariwisata di dalam dan sekitar properti yang berpotensi berdampak pada nilai universal luar biasanya hingga amdal yang direvisi diajukan dan ditinjau oleh IUCN,” tulis Komite Warisan Dunia UNESCO.

Peneliti Sunspirit for Justice and Peace Labuan Banjo, Venan Haryanto mengatakan bahwa permintaan UNESCO tersebut menjadi vitamin baru bagi publik dan perhatian terhadap kehidupan warga di dalam kawasan TN Komodo.

“Dengan peringatan keras dari pihak UNESCO selaku pihak yang bertanggung jawab atas TNK (Taman Nasional Komodo) ini tentu menjadi vitamin baru bagi publik dan perhatian terhadap konservasi serta kehidupan warga di dalam kawasan TN Komodo,” ujar Venan.

Venan berharap pemerintah menghentikan seluruh pembangunan yang masih berjalan di Pulau Rinca setelah surat UNESCO terbit.

Venan juga meminta pemerintah mengevaluasi lagi rencana pembangunan resor ekslusif yang melibatkan pihak swasta, seperti PT Sagara Komodo Lestari di Pulau Rinca, PT Komodo Willdlife Ecotourism di Pulau Padar dan Komodo, serta PT Synergindo Niagatama di Pulau Tatawa.

Menurutnya, pembangunan tersebut tidak sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 306 Tahun 1992 tentang pembentukan Taman Nasional Komodo sebagai kawasan alami.

Aktivis lingkungan dan masyarakat menilai pembangunan sarana-prasarana Taman Nasional Komodo dan sekitarnya yang bernilai fantastis akan mengancam habitat komodo.

Meski proyek tersebut belum berjalan, namun keberadaannya dikhawatirkan akan memberikan dampak bagi kelangsungan hidup komodo dan warga sekitar.

“Sebab sangat berbahaya bagi konservasi dan kehidupan warga di dalam kawasan TN Komodo,” katanya.

D For GAEKON