Jakarta – Omnibus law RUU Cipta Kerja saat ini tengah digodok di DPR RI. Wapres Ma’ruf Amin minta pembahasan RUU Cipta Kerja bisa lebih cepat dibanding pembahasan RUU KPK yang cenderung kilat namun memunculkan banyak polemik.

“Ya kita harapkan bisa lebih cepat (pembahasannya dari RUU KPK),” kata Ma’ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis 13 Februari 2020.

Pembahasan dan pengesahan RUU KPK sendiri berjalan sangat ekspres. DPR hanya butuh 12 hari untuk merevisi UU KPK dan kemudian disahkan menjadi undang-undang baru. Dampaknya, masyarakat kecewa dengan revisi UU KPK yang malah memperlemah KPK.

Sedangkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja dinilai Ma’ruf baik bagi iklim investasi Indonesia. Ia juga optimis RUU itu bakal membawa kesejahteraan rakyat dan menciptakan lapangan kerja yang luas.

“Pemerintah sudah sampaikan ke DPR, nanti DPR akan membahas dan melakukan RDPU, kemudian akan dibahas dan kita lihat prosesnya,” kata Ma’ruf.

Sementara itu, secara terpisah Wakil Ketua KPK Laode M Syarief khawatir pembahasan RUU Cipta Kerja akan mengikuti jejak RUU KPK. Implikasi dari RUU itu sangat kuas berdampak pada tenaga kerja namun anehnya pembahasannya cenderung tertutup.

“Dan terus terang saya takut implikasi RUU KPK ini mulai juga ditiru saat penciptaan UU yang baru, saat Omnibus Law itu. Siapa yang pernah lihat DIM? Siapa yang lihat naskah akademiknya? Padahal itu implikasinya banyak sekali,” ungkapnya.

“Kalau dia (Pemerintah) sudah mau merahasiakan sesuatu kepada rakyat yang harus dilayani, itu adalah pemerintah yang tidak baik,” tutupnya.

Pemerintah sendiri sudah menyerahkan surat presiden (surpres) dan draf RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law ‘Ciptaker’ kepada pimpinan DPR Puan Maharani. Rancangan beleid tersebut berisi 15 bab dengan 174 pasal.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan RUU yang sebelumnya disebut Cipta Lapangan Kerja atau ‘Cilaka’ telah diganti menjadi Cipta Kerja dengan singkatan ‘Ciptaker’.

Omnibus Law RUU Ciptaker akan mengatur beberapa ketentuan. Dikutip dari penjelasan Omnibus Law Kementerian Koordinator Perekonomian, UU Cipta Kerja ini terdiri dari 11 klaster.

Rinciannya, klaster penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah serta kawasan ekonomi dan kawasan industri.

Baca juga : Omnibus Law Cipta Kerja, Jokowi Hapus Upah Buruh Sakit

K For GAEKON

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here