Warga Sultra Gugat UU ke MK, Minta TKA Khusus Tenaga Kasar Dilarang

0

Gaekon.com – Slamet Iswanto dan Maul Gani, 2 warga Sulawesi Tenggara (Sultra), mengajukan judicial review UU Ketenagakerjaan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka berdua meminta agar tenaga kerja asing (TKA) yang diperuntukkan menjadi tenaga kasar dilarang bekerja di Indonesia. Slamet Iswanto dan Maul Gani menggugat Pasal 42 (4) UU Ketenagakerjaan, yang berbunyi:

Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.

“Menyatakan frase ‘jabatan tertentu’ mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ‘untuk kategori jabatan yang diperuntukkan bagi tenaga kerja asing yang memiliki keahlian dan ketrampilan yang tidak dimiliki oleh warga negara Indonesia, dan tidak diperuntukkan kepada tenaga kerja asing sebagai pekerja kasar,” ujar keduanya sebagaimana tertuang dalam berkas permohonan yang dilansir wesbite MK, Kamis (30/7/2020).

Terkait kata ‘waktu tertentu’ haruslah dimaknai ‘untuk paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun’. Pihak yang saat ini menjabarkan ‘jabatan tertentu’ adalah Kementerian Ketenagakerjaan. Sementara dalam Kepmenaker Nomor 228 Tahun 2019, diatur jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing sebanyak 18 kategori.

“18 Kategori ini membuktikan ketidakpastian frase ‘jabatan tertentu’ pada Pasal 42 ayat UU Ketenagakerjaan yang cenderung ditafsirkan secara sepihak oleh Menteri Ketenagakerjaan, yang justru memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia,” ujar pemohon.

“Sebaliknya, memberikan ancaman kepada tenaga kerja lokal untuk mendapatkan kesempatan yang sama guna mendapatkan pekerjaan,” tambahnya.

Pemohon mengatakan, hal tersebut tentunya tidak sejalan dengan Pasal 5 UU Ketenagakerjaan yang berbunyi:

Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

“Menurut pemohon, ketidakpastian frase pasal yang diujikan bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 serta Pasal 28 ayat 2 UUD 1945,” ujarnya.

Z For GAEKON