Yusril Dampingi 4 Anggota KLB Deli Serdang Gugat AD/ART Demokrat Ke MA

0

Yusril Dampingi 4 Anggota KLB Deli Serdang Gugat AD/ART Demokrat Ke MAGaekon.com – Empat orang anggota Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang mengajukan gugatan judicial review (JR) ke Mahkamah Agung (MA). Mereka didampingi pengacaranya Yusril Ihza Mahendra dan Yuri Kemal Fadlullah.

Seperti yang dilansir GAEKON dari Kumparan, Empat orang yang identitasnya tak disebutkan oleh Yusril itu menggugat AD/ART Partai Demokrat 2020 yang telah disahkan Kemenkumham.

Yusril menyatakan JR yang dimaksud meliputi pengujian formil dan materil terhadap AD/ART Partai Demokrat. Pihak termohon dalam pengujian ini adalah Menkumham Yasonna Laoly.

Yusril menyebut, langkah uji formil dan materil AD/ART Parpol merupakan hal baru dalam hukum Indonesia. Menurutnya, MA berwenang untuk menguji AD/ART Parpol karena dibuat atas perintah undang-undang dan delegasi yang diberikan Undang-Undang Partai Politik.

“Nah, kalau AD/ART Parpol itu ternyata prosedur pembentukannya dan materi pengaturannya ternyata bertentangan dengan undang-undang, bahkan bertentangan dengan UUD 1945, maka lembaga apa yang berwenang untuk menguji dan membatalkannya?” kata Yusril.

Dia menilai MA merupakan lembaga yang tepat untuk menguji hal tersebut. Sebab jika tidak, ada kevakuman hukum untuk menyelesaikan persoalan macam itu.

Pasalnya, Mahkamah Partai yang merupakan quasi peradilan internal partai, dinilai tidak berwenang menguji AD/ART. Pengadilan TUN juga dinilai tidak berwenang mengadili hal itu karena kewenangannya hanya untuk mengadili sengketa atas putusan tata usaha negara.

“Karena itu saya menyusun argumen — yang Insya Allah cukup meyakinkan — dan dikuatkan dengan pendapat para ahli antara lain Dr Hamid Awaludin, Prof Dr Abdul Gani Abdullah dan Dr Fahry Bachmid, bahwa harus ada lembaga yang berwenang menguji AD/ART untuk memastikan apakah prosedur pembentukannya dan materi muatannya sesuai dengan undang-undang atau tidak,” katanya.

“Sebab penyusunan AD/ART tidaklah sembarangan karena dia dibentuk atas dasar perintah dan pendelegasian wewenang yang diberikan oleh undang-undang,” tambahnya.

Yusril juga mengatakan kedudukan Parpol sangatlah mendasar dalam kehidupan demokrasi dan penyelenggaraan negara. Setidaknya, ada 6 kali kata partai politik disebutkan di dalam UUD 1945.

Yusril menjelaskan, di dalam UUD 1945 disebutkan antara lain bahwa hanya partai politik yang boleh ikut dalam Pemilu Legislatif (Pileg), hanya partai politik yang boleh mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden.

Usai Pemilu, fraksi-fraksi partai politik memainkan peranan besar dalam mengajukan dan membahas RUU, membahas calon duta besar, Panglima TNI dan Kapolri, Gubernur BI, BPK, KPK dan seterusnya.

“Nah, mengingat peran partai yang begitu besar dalam kehidupan demokrasi dan penyelenggaraan negara, bisakah sebuah partai sesuka hatinya membuat AD/ART? Apakah kita harus membiarkan sebuah partai bercorak oligarkis dan monolitik, bahkan cenderung diktator, padahal partai adalah instrumen penting dalam penyelenggaraan negara dan demokrasi?” ucap Yusril.

Atas dasar tersbeut, Yusril menilai MA harus membuat terobosan hukum untuk mau memeriksa, mengadili dan pemutus soal AD/ART partai. Dalam hal ini, yakni yang digugat Yusril mewakili 4 anggota KLB Moeldoko adalah AD/ART Partai Demokrat 2020.

“Apakah AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 bertentangan dengan undang-undang atau tidak? Apakah perubahan AD/ART dan pembentukan AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undang-undang atau tidak? Apakah materi pengaturannya, seperti kewenangan Majelis Tinggi yang begitu besar dalam Partai Demokrat, sesuai tidak dengan asas kedaulatan anggota sebagaimana diatur dalam UU Partai Politik?” katanya.

Yusril mengatakan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang perlu untuk dijawab terkait AD/ART partai, sehingga ia menggungatnya ke MA.

Yusril menyebut, Menkumham memang diberi kewenangan untuk mensahkan AD/ART partai politik ketika partai itu didirikan dan mengesahkan perubahan-perubahannya.

Namun menurutnya Menkumham juga dilarang punya kepentingan terhadap AD/ART tersebut. Sehingga perlu pengujian di lembaga seperti MA agar AD/ART lepas dari potensi kepentingan macam itu.

“Sehingga jika seandainya Mahkamah Agung memutuskan AD/ART itu bertentangan dengan UU, maka Menkumham sebagai Termohon tinggal melaksanakan saja amar putusan Mahkamah Agung, dengan mencabut Keputusan Pengesahan AD/ART partai tersebut,” katanya.

Yusril berpendapat bahwa pengujian AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung ini sangat penting dalam membangun demokrasi yang sehat di Indonesia.

D For GAEKON