Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mencari informasi terkait dugaan mark up proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut bahwa pihaknya tidak hanya menunggu informasi dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD terkait dugaan mark up tersebut.
“Kami juga tidak menunggu. Kami tentunya mencari juga informasi,” ujar Asep saat dikonfirmasi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (22/10) malam.
Selain menunggu informasi dari masyarakat, KPK dalam mengusut kasus dugaan korupsi juga bisa melalui metode membangun perkara atau case building.
KPK memandang informasi awal terkait dugaan korupsi yang disampaikan masyarakat menjadi sebuah hal positif, mengingat laporan aduan masyarakat merupakan bentuk partisipasi dan pelibatan langsung publik dalam pemberantasan korupsi.
“Kepada masyarakat yang memiliki informasi terkait dengan hal tersebut, silakan untuk disampaikan kepada kami untuk mempermudah dan mempercepat,” ungkap Asep.
“Tentunya kami tidak menunggu, kalau kami mengetahui terjadi tindak pidana korupsi, di mana pun ada kewajiban bagi kami untuk melakukan tadi pengumpulan informasi terkait hal tersebut. Jadi, kami secara aktif juga kalau ada informasi terkait tindak pidana korupsi, kami mengumpulkan informasi dan bukti-bukti terkait,” pungkasnya.
Sebelumnya, Mahfud mengaku bingung karena KPK sempat meminta dirinya melaporkan dugaan mark up Whoosh.
Mahfud menjelaskan, dalam hukum pidana, lembaga penegak hukum bisa langsung melakukan penyelidikan tanpa menunggu laporan.
“Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor tentang dugaan mark up Whoosh. Di dalam hukum pidana, jika ada informasi tentang dugaan peristiwa pidana mestinya aparat penegak hukum (APH) langsung menyelidiki, bukan minta laporan. Bisa juga memanggil sumber info untuk dimintai keterangan,” ujar Mahfud dalam cuitan di akun X @mohmahfudmd, Sabtu (18/10).
Dugaan mark up Whoosh pertama kali disampaikan Mahfud di akun YouTube Mahfud MD Official. Ia menyampaikan bahwa Indonesia memperhitungkan pembangunan kereta cepat USD52 juta per kilometer, padahal berdasarkan perhitungan Cina biayanya USD17-18 juta per kilometer.
KA For GAEKON
