Slogan “Free Aceh, Free Maluku, dan Free Papua” mendadak muncul di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini.
Usai munculnya slogan tersebut, gerakan separatis Papua, Maluku hingga Aceh akhirnya Kembali menjadi sorotan.
Dari foto-foto yang beredar terlihat sekelompok orang diduga warga negara Indonesia (WNI) dengan berpakaian adat berfoto sambil mengacungkan slogan bertuliskan “Free Aceh, Free Maluku, dan Free Papua” di ruang sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat.
Momen itu berlangsung dalam pembukaan sidang ke-24 United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) yang dijadwalkan berlangsung pada 21 April-2 Mei mendatang.
Dalam salah satu video yang beredar, terlihat petugas keamanan United Nations Departement of Safety and Security (UNDSS) mendatangi meja sekelompok orang tersebut dan mengambil slogan kertas yang mereka bawa bertuliskan “Free Maluku”, “Free Papua”, dan “Free Aceh”.
Salah satu delegasi itu mengklaim bahwa teguran dari petugas keamanan dating setelah kehadiran mereka dilaporkan oleh Asisten Penasihat Militer Perwakilan Tetap RI di PBB.
“Ini kan forum PBB, suka-suka kita. Kita punya hak, bukan DPR Indonesia. Kau melarang-larang kita,” ujar salah satu anggota delegasi dalam video tersebut.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Rolliansyah (Roy) Soemirat), membenarkan insiden slogan berbunyi “Free Papua, Maluku, dan Aceh” di forum PBB itu.
“Memang ada insiden mengenai orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan forum United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) beberapa hari yang lalu,” kata Roy, dikutip dari CNN Indonesia, Sabtu (26/4/25).
Roy menganggap kejadian tersebut tidak bertanggung jawab dan hanya mencari sensasi belaka.
Dia menjelaskan forum tersebut di bawah PBB. Di sana, negara-negara anggota PBB melakukan tukar pikiran mengenai upaya pemberdayaan masyarakat adat dan cara bekerja sama dengan negara-negara lain dengan mempertimbangkan serta menghormati kedaulatan negara-negara anggota.
“Amat disayangkan, memang ada beberapa individu yang menyalahgunakan kehadirannya di forum tersebut untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan penyelenggaraan forum itu sendiri,” ungkap dia.
Dengan demikian, saat ada orang-orang yang bisa hadir ke forum PBB meski dengan bendera NGO tetapi memanfaatkan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu tak bisa diterima bahkan oleh organisasi internasional itu sendiri.
KA For GAEKON
