Dibawah kepemimpinan baru, Badan Gizi Nasional (BGN) berbenah diri dengan menyiapkan sederet langkah pembenahan.
Kasus korupsi yang baru saja menimpanya, menjadi titik balik untuk melakukan evaluasi besar-besaran terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Terobosan yang disiapkan di antaranya, mulai dari penataan ulang penerima manfaat, pembenahan dapur, penyusunan skema baru distribusi bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta pelibatan mahasiswa mengawasi program MBG.
Penataan menyeluruh dilakukan akan mulai dari evaluasi ribuan titik layanan, perhitungan ulang kebutuhan anggaran hingga pembenahan tata kelola dapur MBG agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang akan melakukan refocusing penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu yang dipertimbangkan adalah menghentikan pemberian MBG di sekolah-sekolah yang siswanya sudah memiliki akses gizi yang baik.
“Kami akan refocusing penerima manfaat. Rasanya tidak perlu kalau sekolah-sekolah yang tergolong mampu. Di rumah, kebutuhan gizinya kemungkinan juga sudah lebih baik,” kata Nanik, dikutip dari Liputan6, Senin (15/6/26).
BGN akan memfokuskan program MBG kepada anak-anak dan kelompok yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi.
BGN akan memprioritaskan kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Untuk menjalankan kebijakan tersebut, BGN menggandeng Kementerian Kesehatan mengingat kelompok sasaran tersebut berada dalam domain pelayanan kesehatan.
Nanik menegaskan BGN akan berfokus pada efisiensi anggaran agar tidak membebani keuangan negara. Namun, ia memastikan langkah tersebut tidak akan mengurangi kualitas gizi yang diterima para penerima manfaat.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah menghentikan sementara pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG baru. BGN juga akan mengevaluasi tata kelola 27.877 dapur MBG yang ada saat ini.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program yang saat ini telah berjalan di berbagai daerah.
“Kami akan menata apakah dapur yang ada sudah mampu melayani kebutuhan penerima manfaat atau justru berlebih. Karena itu, untuk sementara kami tidak membuka dapur baru maupun pendaftaran baru,” tutur Nanik.
BGN akan memprioritaskan pembenahan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi. Pembenahan mencakup peningkatan standar operasional, kualitas makanan yang dihasilkan, hingga pelatihan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan dapur.
“Pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan telah beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan SDM. Artinya, bila dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspend,” ungkap Nanik.
Langkah keempat adalah menyusun skema baru pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Nanik mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan berbagai alternatif pelaksanaan agar layanan tetap menjangkau daerah terpencil tanpa menambah beban APBN.
Salah satu opsi yang dikaji yakni memanfaatkan sumber pendanaan non-APBN, termasuk dukungan dana tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan BUMN. Langkah ini dilakukan agar perluasan program tidak sepenuhnya bergantung pada APBN.
“Untuk 3T, ini kami akan mencoba mengurangi tidak menggunakan APBN, mencoba ya,” kata Nanik.
Selain menggandeng BUMN, BGN juga membuka peluang bagi perusahaan swasta untuk berpartisipasi melalui investasi pembangunan dapur MBG di daerah yang belum terjangkau program tersebut. Menurut Nanik, skema pendanaan lain seperti hibah dari luar negeri juga dapat menjadi alternatif untuk memperluas jangkauan program.
Tak hanya itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengatakan bahwa pemerintah akan melibatkan mahasiswa dan perguruan tinggi secara resmi dalam aspek pengawasan distribusi logistik dan edukasi gizi di lapangan.
Awalnya, Dudung mendengarkan kritik konstruktif berbasis data lapangan mengenai implementasi Program MBG dari mahasiswa bernama Farhan Fariz Rizqullah. Mahasiswa itu menilai bahwa sasaran penerima MBG belum presisi.
Farhan pun mengusulkan agar pemerintah melibatkan kalangan akademisi perguruan tinggi untuk memberikan pendampingan teknis dan meminta alokasi anggaran difokuskan secara masif pada daerah dengan tingkat kerentanan gizi serta stunting tinggi (balita dan anak SD).
Dudung menyampaikan bahwa pemerintah dalam waktu dekat akan melakukan evaluasi menyeluruh dan penataan ulang terhadap Program MBG. Dudung membenarkan adanya temuan disparitas kualitas implementasi antardaerah di lapangan, termasuk kasus makanan tidak habis dikonsumsi anak-anak.
“Hal-hal seperti ini akan ditata ulang agar program benar-benar mencapai tujuannya, yaitu memastikan penerima manfaat memperoleh makanan yang bergizi, layak, dan benar-benar dikonsumsi,” jelas Dudung
Menurut dia, pemerintah menetapkan tiga pilar penataan ulang MBG ke depan. Mulai dari, standardisasi baku mutu gizi menu, kelayakan komoditas bahan pangan, dan ketepatan sasaran makro dengan memprioritaskan wilayah kerentanan gizi tinggi serta wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
KA For GAEKON
