Ratusan juru parkir dalam Paguyuban Juru Parkir Surabaya (PJS) menggelar aksi unjuk rasa didepan Balai Kota Surabaya, Senin (31/8/26) kemarin.
Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi terkait penerapan sistem parkir digital yang saat ini diberlakukan Pemkot Surabaya.
Para jukir meminta pemerintah melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan parkir digital di lapangan.
Mereka juga berharap persoalan yang muncul selama penerapan sistem tersebut dapat segera dicarikan solusi.
Dalam aksinya itu, mereka meminta Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menemui langsung para jukir untuk mendengarkan aspiranya.
“Kami ingin Pak Wali menemui kami. Kalau tidak, kami akan tetap di sini sampai ditemui,” teriak salah satu orator.
Setelah beberapa waktu melakukan aksi, Pemkot Surabaya membuka ruang dialog dengan para jukir.
Sebanyak 10 perwakilan PJS kemudian diterima untuk mengikuti mediasi bersama jajaran Pemkot Surabaya.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkot diwakili Asisten Bidang Pemerintahan Achmad Zaini, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya Trio Wahyu Bowo, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Tundjung Iswandaru.
Ketua PJS Izul Fiqri mengatakan, aksi tersebut dilakukan karena pihaknya ingin menyampaikan langsung sejumlah persoalan yang dirasakan jukir terkait penerapan parkir digital.
“Kami sangat kecewa. Sebenarnya kami pengin ketemu Pak Eri secara langsung karena surat audiensi kami sudah berkali-kali diabaikan.” Ujar Izul, dikutip dari Tribun, Selasa (1/9/26).
PJS berharap komunikasi yang dilakukan pemerintah tidak berhenti pada tingkat perwakilan, tetapi menghasilkan solusi terhadap persoalan yang mereka sampaikan.
PJS juga membuka kemungkinan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa lebih besar apabila aspirasi mereka belum mendapatkan penyelesaian.
Sementara itu, Kepala Dishub Surabaya Trio Wahyu Bowo mengatakan, pemerintah tetap membuka ruang komunikasi dengan para jukir.
Ia menjelaskan, penerapan parkir digital merupakan bagian dari upaya Pemkot Surabaya membenahi tata kelola parkir tepi jalan umum.
“Parkir digital ini merupakan bagian dari proses transparansi pengelolaan parkir tepi jalan umum yang memastikan pendapatan daerah maupun capaian parkir dapat diketahui bersama,” kata Trio.
Ia menambahkan, Pemkot juga terus mengoptimalkan penerapan sistem tersebut agar dapat berjalan di lapangan.
Salah satunya dengan tetap memungkinkan penggunaan voucher sebagai bagian dari mekanisme parkir. Voucher tersebut menggantikan sistem karcis yang selama ini digunakan.
“Penggunaan voucher bisa berjalan untuk memastikan pelaksanaan parkir digital tetap optimal,” ujarnya.
Trio menegaskan, berbagai masukan dari jukir menjadi bagian dari proses evaluasi penerapan parkir digital.
Pemerintah ingin memastikan sistem yang diterapkan dapat berjalan dengan baik sekaligus mendukung tata kelola parkir yang lebih transparan.
KA For GAEKON
