KABINET Korea Selatan mendukung mosi yang disahkan oleh anggota parlemen untuk mencabut darurat militer di negara tersebut pada Rabu (4/12).
Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol didesak mundur akibat keputusannya memberlakukan darurat militer.
Rapat Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Han Duck-soo mengesahkan resolusi tersebut setelah Presiden Yoon Suk-yeol menarik kembali keputusannya untuk memberlakukan darurat militer.
Yoon Suk-yeol menarik pasukan militer dari jalanan, setelah parlemen memberikan suara menentang tindakan tersebut dan protes rakyat meningkat.
Keputusan tersebut membuat darurat militer secara efektif dicabut di negara itu sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Konstitusi.
“Darurat militer akan segera dicabut dengan menerima permintaan Majelis Nasional (parlemen) melalui pertemuan Dewan Negara (kabinet),” kata Yoon dalam pidato nasional kedua beberapa jam setelah mengumumkan darurat militer.
Yoon telah memberlakukan darurat militer yang efektif pada Selasa (3/12) malam untuk pertama kalinya dalam 45 tahun. Namun 190 anggota parlemen dari 300 kursi parlemen menolak langkah tersebut, sehingga ia wajib mematuhi usulan mereka.
Setelah diberlakukannya darurat militer, semua kegiatan politik dilarang, termasuk kegiatan di parlemen, dewan lokal, partai politik dan asosiasi politik serta demonstrasi dan demonstrasi.
Orang-orang merayakannya setelah Yoon mengatakan dia akan mematuhi keputusan parlemen. Yoon juga mengatakan bahwa pasukan telah ditarik dari parlemen.
“Saya meminta Majelis Nasional untuk segera menghentikan tindakan sembrono yang melumpuhkan fungsi negara melalui pemakzulan berulang kali, manipulasi legislatif, dan manipulasi anggaran,” tegasnya.
Natalia Slavney, seorang analis riset di Stimson Center yang berbasis di AS, mengatakan Yoon sebelumnya berjanji untuk memerangi korupsi dan meningkatkan transparansi.
“Tetapi kepresidenannya telah dirusak oleh penyalahgunaan kekuasaan. Menerapkan darurat militer adalah kemunduran serius terhadap demokrasi di Korea Selatan,” katanya di X.
Partai oposisi Demokrat meminta Yoon untuk secara sukarela mengundurkan diri dari jabatannya.
“Bahkan jika darurat militer dicabut, tuduhan penghasutan tidak dapat dihindari. Telah terungkap dengan jelas kepada seluruh bangsa bahwa Presiden Yoon tidak dapat lagi menjalankan negara secara normal. Dia harus mundur,” kata partai itu dalam sebuah pernyataan.
Jika Yoon tidak mundur, partai oposisi mengatakan akan melakukan proses pemakzulan terhadapnya.
KA For GAEKON
