Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, melakukan aksi walk out ketika open debate Dewan Keamanan PBB (DK PBB) di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat. Langkah ini dilakukan oleh Menlu Retno ketika Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat dan PBB, Gilad Erdan berpidato. Tak hanya Menlu Retno, beberapa diplomat juga melakukan walk out.
Open debate yang dilakukan pada Selasa, 23 Januari 2024 ini merupakan yang ketiga dalam tiga bulan terakhir. Indonesia sendiri hadir dalam sidang PBB tersebut sebagai wujud konsistensi dalam mendukung perjuangan Palestina.
Konfirmasi Kejadian Menlu Retno Marsudi Walk Out
Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhamad Iqbal membenarkan sikap walk out yang dilakukan Menlu Retno.
“Menlu Retno dan ketua delegasi sejumlah negara keluar dari ruangan saat watap Israel menyampaikan statement-nya,” ujar Lalu dikutip dari Detik.com.
Sebelumnya, Menlu Retno telah bebicara di open debate DK PBB yang dilaksanakan di New York. Ia mendesak agar DK PBB bertindak untuk menghentikan kekerasan di Gaza dan Tepi Barat, Palestina.
Menlu Retno juga mengingatkan akan isi piagam PBB yang mengatur tentang resolusi DK PBB yang patut dilaksanakan dan mengikat. Ia mempertanyakan berapa banyak resolusi DK PBB tentang Palestina yang telah dilaksanakan.
Menlu Retno juga menyoroti aksi militer yang meluas di luar Gaza dan ancaman perang di kawasan Timur Tengah. Ia mendesak agar segera dilakukan gencatan senjata permanen antara Israel dan Palestina. Menurutnya, gencatan senjata permanen akan membuat proses solusi kedua negara berjalan dan menjadi solusi situasi kemanusiaan di Gaza.
Tiga Tuntutan Menlu Retno Marsudi
Diberitakan oleh VOA Indonesia, Menlu Retno mengajukan tiga tuntutan dalam open debate DK PBB pada Selasa, yaitu gencatan senjata permanen sesegera mungkin, penghentian pasokan senjata ke Israel, dan diterimanya Palestina sebagai anggota penuh PBB.
Pada debat itu Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyebut penolakan Israel terhadap pendirian negara Palestina pascaperang sebagai hal yang tidak dapat diterima.
“Pendudukan Israel harus berakhir. Penolakan ini dan penyangkalan terhadap hak rakyat Palestina untuk mendirikan sebuah negara akan memperpanjang konflik yang telah menjadi ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan global,” ujar Guterres.
FT for GAEKON
