Revisi undang-undang TNI belakangan ini ramai jadi perbincangan publik. Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan terus melakukan beragam upaya untuk membatalkan putusan pengesahan revisi Undang-Undang TNI.
Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan, Satya menyampaikan, upaya-upaya yang dilakukan mulai dari melakukan aksi di jalan hingga mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kita akan bergerilya ke jalan dan media sosial bahkan jika ini disahkan kita tidak akan berhenti dan akan melakikan judicial review ke MK dan akan terus bersolidaritas,” ujarnya di depan Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (20/3).
Bukan tanpa alasan, Satya mengungkapkan kekhawatiran masyarakat dari disahkannya UU TNI tersebut yakni membangkitkan kembali orde baru.
Pasalnya, kejadian tersebut begitu memilukan di mana banyak korban berjatuhan saat rezim pemerintahan kala itu memimpin hingga 32 tahun.
“Ini seperti orde baru yang kala itu Soeharto berkuasa 32 tahun. Di mana, di situ ada keterlibatan militer sehingga semakin kuat impunitas dan menyulitkan korban pelanggaran HAM mendapatkan keadilannya,” ungkapnya.
Satya juga menuturkan, pihaknya menolak disahkannya revisi UU TNI sebab banyak ditemukan Pasal yang bermasalah. Dia mencontohkan, pada Pasal 47 terkait penempatan prajurit TNI pada kementerian dan lembaga.
“Lalu TNI dapat melaksanakan operasi militer selain perang tanpa adanya kontrol sipil dan pasal-pasal lain yang menurut kami bermasalah. Tidak hanya subtansi yang bermasalah, tapi juga prosesnya sangat cacat konstitusional,” tuturnya.
Sebelumnya Ketua DPR RI Puan Maharani dalam sidang paripurna yang didampingi Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco, Adies Kadir dan Saan Mustopa mengesahkan revisi UU TNI menjadi Undang-Undang.
“Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan.”Setuju,” jawab anggota rapat diikuti ketukan palu.
KA For GAEKON
