Gaekon.com – Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut bahwa pemerintah harus ikut tanggung jawab soal ledakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam tiga hari terakhir sekalipun partai tersebut dipimpin anak Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep.
“Pemerintah harus ikut bertanggung jawab walaupun ketuanya adalah anak presiden tetapi bukan berarti segala hal bisa dilakukan terhadap partai yang dipimpin oleh anak presiden,” kata Anies,
Anies berharap kegaduhan yang kerap muncul akibat maraknya permasalahan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU dalam Pemilu 2024 tidak merusak legitimasi masyarakat terhadap pemilu.
“Jangan sampai nanti membuat cacat pemilunya,” tegasnya.
Beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di sejumlah daerah telah mengunggah formulir Model C1 Plano.
Sejumlah fakta kini bermunculan, termasuk ditemukan adanya Perbedaan hasil perolehan suara PSI antara Sirekap KPU dengan formulir model C1 Plano.
Hal tersebut terlihat lewat situs resmi Sirekap KPU per Minggu (3/3). Seperti contohnya, pada TPS 004 Bulakan, Cibeber, Kota Cilegon, Banten.
Dari data Sirekap, suara PSI tertulis punya 69 suara, sedangkan suara tidak sah 1. Padahal dilihat lagi dari foto C.Hasil yang diunggah di Sirekap, PSI hanya memiliki 1 suara, sedangkan suara tidak sah 69.
Kemudian, TPS 020 Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Paser, Kalimantan Timur. Dalam sistem Sirekap suara PSI mencapai 50 suara, lalu suara tidak sah 3.
Padahal, berdasarkan foto C.Hasil, suara PSI 0, sedangkan suara tidak sah 53.
Pada TPS 002 Kroyo, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, suara PSI berdasarkan Sirekap mencapai 48 dengan suara tidak sah total 2 suara. Padahal, berdasarkan foto C.hasil, suara PSI 0, dengan suara tidak sah sebanyak 50.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie meminta semua pihak menunggu hasil akhir dari KPU terkait lonjakan suara partainya yang dianggap tak wajar. Menurutnya, saat ini rekapitulasi suara masih berlangsung.
“Kita tunggu saja hasil perhitungan akhir KPU. Jangan menggiring opini yang menyesatkan publik… Yang tidak wajar adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut,” kata Grace Natalie.
Sementara itu sampai saat ini pihak KPU belum berkenan memberikan respons karena masih dalam rapat.
KA For GAEKON
